Jokowi Menerima Hukuman Karena Alasan Tak Bisa Dibenarkan – Mahkamah Agung (MA) akan memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) udah lakukan tindakan menentang hukum. Jokowi terima ketetapan MA walau merencanakan lakukan usaha hukum paling akhir buat menyikapi vonis itu.

Vonis itu diputuskan MA yg menampik permintaan kasasi Jokowi dkk dalam perkara kebakaran rimba di Kalimantan. “Tolak,” demikian seperti diberitakan panitera MA melalui situs websitenya, Jumat (19/7/2019).

Keputusan dengan nomer masalah 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 tempo hari. Duduk jadi ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh serta I Gusti Agung Sumanatha. MA memperkuat vonis awal kalinya yg mengatakan jika Jokowi dkk lakukan tindakan menentang hukum hingga berlangsung kebakaran rimba.

Perkara berasal waktu berlangsung kebakaran hebat pada 2015. Satu diantaranya yg alami ialah Kalimantan. Oleh karenanya, sekumpulan orang menuntut negara. Mereka yakni Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin serta Mariaty.

Yg mereka tuntut yakni Presiden, Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria serta Tata Area/Kepala BPN, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, serta DPRD Propinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan mereka diwujudkan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 22 Maret 2017. PN Palangkarya akan memutuskan jika banyak tergugat udah lakukan tindakan menentang hukum.

Mengapa MA menampik permintaan kasasi Jokowi?

Jubir MA Andi Samsan Nganro menerangkan satu diantaranya alasan hakim menampik permintaan kasasi ialah membetulkan alasan terkait dengan penanggulangan tragedi dalam sebuah negara sebagai tanggung jawab permerintah.

Dalam tuntutannya, menurut penggugat, pemerintah belum lakukan hal tersebut hingga tragedi kebakaran rimba masih terjadi. Memang semestinya pemerintah berkewajiban buat hentikan tragedi kebakaran rimba. Jadi dalil-dalil kasasi faksi Jokowi tidak diterima MA.

“Alasan-alasan yg di ajukan oleh pemohon kasasi tidak bisa dibetulkan,” kata Juru bicara MA Andi Samsan Ngaro di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).