Home / Berita Umum / Bupati HST Saat Ini Masuk Meja Hijau

Bupati HST Saat Ini Masuk Meja Hijau

Bupati HST Saat Ini Masuk Meja Hijau – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Indah mempunyai 23 kendaraan mewah. Abdul Indah yang terserang OTT KPK, saat ini telah masuk meja hijau.

Abdul Indah terlebih dulu menyebutkan, semestinya KPK tidak segera mengambil alih semua kendaraannya itu karna belumlah ada ketentuan hukum. KPK disuruh menunjukkan dahulu aset kepunyaannya yang mana yang berkaitan kejahatannya.

Diluar itu, ia beli kendaraan mewah yaitu hal yang mudah karna entrepreneur serta kontraktor di Kalimantan Selatan.

” Aku entrepreneur, kontraktor. Bila untuk beli mobil segitu tidak sangat susahlah, ” kata Indah Selasa (3/4) .

Namun KPK menyebutkan tambah baik barang sitaan itu di jual tanpa ada menanti masalah itu berkekuatan hukum tetaplah (inkrah) . Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memperhitungkan masalah dana pemeliharaan serta nilai barang yang juga akan turun seiring waktu berjalan.

Tersebut daftar mobil mewah serta moge yang diambil alih KPK :

Mobil yang diambil alih :
– 2 unit Hummer H3
– 1 unit Cadillac Escalade
– 1 unit Toyota Vellfire
– 1 unit Lexus LX 570
– 1 unit Jeep Wrangler Call of Duty MW3
– 1 unit BMW 640i
– 1 unit Jeep Rubicon

Moge yang diambil alih diantaranya :
– 1 unit Ducati Streetfighter 848
– 1 unit Harley Davidson 103
– 1 unit Harley Davidson Fat Boy
– 1 unit Harley Davidson 1250
– 1 unit BMW R nineT
– 1 unit Harley Davidson Screamin’ Eagle
– 1 unit kisi-kisi KTM Germany Saxony
– 1 unit kisi-kisi Husaberg TE300

Abdul Indah didakwa terima suap Rp 3, 6 miliar. Suap itu dimaksud berkaitan pembangunan ruangan perawatan di RSUD Damahuri Barabai.

Indah terima suap itu dari Direktur Paling utama PT Menara Agung Pustaka, Donny Witono telah divonis 2 tahun penjara. Donny dapat dibuktikan menyogok Abdul Indah Rp 3, 6 miliar supaya perusahaannya menang project di Barabai, Kalimantan Selatan.

Atas tindakannya itu, Abdul Indah didakwa tidak mematuhi pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

About admin